Perangkat Kerja Bimbingan dan Konseling Lengkap untuk SD, SMP, SMA dan SMK

Perangkat Kerja Bimbingan dan Konseling Lengkap untuk SD, SMP, SMA dan SMK

Perangkat Kerja Bimbingan dan Konseling Lengkap untuk SD, SMP, SMA dan SMK - Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Guru BP/BK di Sekolah tentulah ditunjang dengan perangkat kerja atau adminstrasi yang benar-benar sesuai peruntukannya.

Ijinkan Berkas Sekolah membagikan referensi bagi Bapak/Ibu Konselor Sekolah, Guru Bimbingan dan Konseling, Mahasiswa Jurusan Konseling dimanapun berada beberapa yang termasuk dan pastinya akan sangat membantu dalam pekerjaan dimanapun.

Perangkat Kerja Bimbingan dan Konseling Lengkap untuk SD, SMP, SMA dan SMK

Tidak banyak yang akan kami bahas, bagi yang membutuhkan saja bisa dipilih sesuai kebutuhan melalui link yang sudah kami sediakan dibawah ini :

Itulah kiranya berbagi file dan informasi mengenai Perangkat Kerja Bimbingan dan Konseling Lengkap untuk SD, SMP, SMA dan SMK pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat.
Selengkapnya
Kumpulan Aplikasi Raport Kurikulum 2013 Revisi Terbaru (SD, MI, SMP, SMA, SMK)

Kumpulan Aplikasi Raport Kurikulum 2013 Revisi Terbaru (SD, MI, SMP, SMA, SMK)

Kembali berjumpa dengan kami Team dari berkassekolah.com yang masih setia berbagi Berkas Administrasi di Sekolah jenjang SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK Kurikulum 2013 Revisi terbaru.

Mengingat sudah berakhirnya Kegiatan PAT/ UAS/ UKK di semua jenjang, Tugas Guru Kelas/ Wali Kelas yakni mengelola, merekap bahkan mencetak Nilai Raport Kurikulum 2013 Revisi terbaru sebagai salah satu tanggung jawab kepada siswa dan tugas pokok dan fungsinya juga.

Kali ini Berkas Sekolah akan mencoba membagikan berbagai Macam Aplikasi Raport Kurikulum 2013 Revisi Terbaru demi memudahkan Bapak/Ibu dalam menyelesaikan tugas tersebut.

Kumpulan Aplikasi Raport Kurikulum 2013 Revisi Terbaru (SD, MI, SMP, SMA, SMK)



Tidak banyak yang akan kami bahas, karena memang banyak sekali versi Aplikasi Raport yang dibagikan kali ini, selengkapnya bisa dilihat melalui link dibawah ini ;

Aplikais Nilai dan Cetak Raport Kurikulum 2013 KLIK DISINI

Download Aplikasi Raport SDLB Kurikulum 2013 Revisi KLIK DISINI

Aplikasi Olah Nilai Raport Kurikulum 2013 KLIK DISINI

Aplikasi Olah Raport Kurikulum 2013 KLIK DISINI

Aplikasi Raport PAUD TK TPA KOBER Kurikulum 2013 KLIK DISINI

Raport Digital MI MTs MA Tahun 2018 KLIK DISINI

Aplikasi Raport Kurikulum 2013  SD Revisi 2018 Kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 KLIK DISINI

Aplikasi Raport SMP Kurikulum 2013 KLIK DISINI

Aplikasi Raport SD K13 Revisi 2017 KLIK DISINI

Aplikasi Rapor SD K13 Revisi 2016 KLIK DISINI

Download Aplikasi Raport Kurikulum 2013KLIK DISINI

Aplikasi Raport dan Nilai Kurikulum 2013 KLIK DISINI

Aplikasi SKHUS SD Kurikulum 2013 Terbaru KLIK DISINI

Aplikasi Raport K13 SD Kelas 1 dan 4 Format Excel KLIK DISINI

Aplikasi Cetak Raport Sementara SD Kurikulum 2013 KLIK DISINI

Aplikasi WHO AM I Untuk Guru Bimbingan Konseling KLIK DISINI

Aplikasi Raport SMA-MA Kurikulum 2013 Revisi Terbaru KLIK DISINI

Aplikasi Raport SMK-MAK Kurikulum 2013 Revisi Terbaru KLIK DISINI

Itulah kiranya Berbagi Aplikasi pada kesempatan kali ini. Silahkan saja dipilih sesuai dengan kebutuhan, kemudahan dalam mengelola nilai rapor, cetak dan merekap nilai Kurikulum 2013. Semoga bermanfaat.
Selengkapnya
PP 35 Tahun 2019 Tentang Gaji Ke-13 untuk PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan

PP 35 Tahun 2019 Tentang Gaji Ke-13 untuk PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan

Berkas Sekolah - Pemerintah - PP Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah - PP Nomor 35 Tahun 2019, Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.

PP 35 Tahun 2019 Tentang Gaji Ke-13 untuk PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan


Dalam hal penghasilan pada bulan Juni belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.

Komponen Penghasilan yang masuk diperhitungkan sebagai Gaji Ke 13 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
  1. untuk PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja;
  2. untuk Penerima pensiun meliputi pensiun pokok,tunjangan keluarga, danfatau tunjangan tambahan penghasilan; dan
  3. Penerima tunjangan menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

PP 35 Tahun 2019 Tentang Gaji Ke-13 untuk PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan


Selengkapnya mengenai Isi dari Berkas File PP 35 Tahun 2019 Tentang Gaji Ke-13 untuk PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan bisa didapatkan DISINI

Demikianlah kiranya Informasi mengenai PP 35 Tahun 2019 Tentang Gaji Ke-13 untuk PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, semoga berkah. amiin
Selengkapnya
PP 38 Tahun 2019 tentang Gaji Ke-13

PP 38 Tahun 2019 tentang Gaji Ke-13

Berkas Sekolah - Alhamdulillah akhirnya jelas sudah aturan mengenai Pemberian penghasilan Ke-13 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS Pada Lembaga Non Struktural yang diatur dalam PP Nomor 38 tahun 2019 mengganti PP Nomor 24 Tahun 2017.

PP 38 Tahun 2019 tentang Gaji Ke-13


Berikut kutipannya...

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada  lembaga nonstruktural telah ditetapkan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2Ol7 tentang pemberian Penghasilan Ketiga Relas kepada Pimpinan dan pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2Ol7 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan zarrrar:r sehingga perlu dilakukan perubahan;

Menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2Ot7 tentang pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada l,embaga Nonstruktural;

Besaran Gaji Ke 13 Sesuai PP 38 tahun 2019
Besaran Gaji Ke 13 Sesuai PP 38 tahun 2019

Besaran Gaji Ke 13 Sesuai PP 38 tahun 2019


PP 38 Tahun 2019 tentang Gaji Ke-13


Selengkapnya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghasilan Ke-13 atau Gaji Ke-13 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS Pada Lembaga Non Struktural bisa didapatkan DISINI

Itulah Informasi yang bisa kami bagikan mengenai PP 38 Tahun 2019 tentang Gaji Ke-13 semoga berkah. amiin.
Selengkapnya
PP 37 Tahun 2019 Tentang THR Non PNS Lembaga Non Struktural

PP 37 Tahun 2019 Tentang THR Non PNS Lembaga Non Struktural

Berkas Sekolah - Alhamdulillah akhirnya jelas sudah aturan mengenai Tunjangan Hari Raya/ THR bagi Pimpan dan Pegawai Non PNS di Lembaga Non Struktural yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2019.

PP 37 Tahun 2019 Tentang THR Non PNS Lembaga Non Struktural


Berikut kutipannya...

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam menyambut Hari Raya keagamaan, perlu memberikan T\rnjangan Hari Raya bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada lembaga nonstruktural;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian T\rnjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada l.embaga Nonstruktural;

Dalam rangka usaha Pemerintah untuk menjaga tingkat kesejahteraan pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa T\rnjangan Hari Raya.

Pemberian T[rnjangan Hari Raya merupakan kebijakan Pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga kebijakan besaran T\rn-iangan Hari Raya diberikan secara proporsional mengacu pada kedudukan jabatan, tingkat pendidikan, dan/atau masa kerja pegawai yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan bagi Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural, namun apabila penghasilan dimaksud lebih besar maka Ttrnjangan Hari Raya diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Penetapan Peraturan Perrierintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian T\rnjangan Hari Raya bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS.

Besaran THR Non PNS Lembaga Non Struktural
Besaran THR Non PNS Lembaga Non Struktural

Besaran THR Non PNS Lembaga Non Struktural

PP 37 Tahun 2019 Tentang THR Non PNS Lembaga Non Struktural


Selengkapnya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Non Struktural bisa didapatkan DISINI

Itulah Informasi yang bisa kami bagikan mengenai PP 37 Tahun 2019 Tentang THR Non PNS Lembaga Non Struktural semoga berkah. amiin.
Selengkapnya
PP 36 Tahun 2019 Tentang THR PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Tunjangan

PP 36 Tahun 2019 Tentang THR PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Tunjangan

Berkas Sekolah - Alhamdulillah akhirnya jelas sudah aturan mengenai Tunjangan Hari Raya/ THR bagi PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Tunjangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2019.

PP 36 Tahun 2019 Tentang THR PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Tunjangan


Berikut kutipannya...

Pemerintah menjarnin kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional lndonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud apresiasi Pemerintah

pemberian Tunjangan Hari Raya merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;

Peraturan Pemerintah tentang Pemberian T\rnjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;

Dalam rangka usaha Pemerintah untuk menjaga tingkat kesejahteraan PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Hari Raya.

Pemberian Tunjangan Hari Raya merupakan kebijakan Pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima T\rnjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara atau kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan besaran Tunjangan Hari Raya diberikan secara proporsional. Namun demikian bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima T\rnjangan yang menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, hanya diberikan salah satu yang jumlahnya menguntungkan. Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tersebut juga sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda maka kepada yang bersangkutan diberikan Tfrnjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun janda/duda atau Ttrnjangan Hari Raya Penerima Ttrnjangan janda/duda.

Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

PP 36 Tahun 2019 Tentang THR PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Tunjangan


Selengkapnya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Hari Raya bagi PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Tunjangan bisa didapatkan DISINI

Itulah Informasi yang bisa kami bagikan mengenai PP 36 Tahun 2019 Tentang THR PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Tunjangan, semoga berkah. amiin.
Selengkapnya
Soal Latihan Bimbingan Konseling

Soal Latihan Bimbingan Konseling

Soal Latihan Bimbingan Konseling

Berikut ini Berkas Sekolah bagikan Soal Latihan Bimbingan Konseling berkaitan dengan Materi BK Perkembangan Individu Peserta Didik dalam pelayanan Konseling di Sekolah. Bentuk Soal Pilihan Ganda.

1. Fungsi layanan yang bertujuan untuk membantu siswa agar terhindar dari masalah yang mungkin timbul akibat perkembangan fisik adalah:
a. Pemahaman
b. Pencegahan
c. Pengentasan
d. Pemeliharaan

2. Agar guru BK dapat mengetahui kebutuhan peserta didik berkaitan dengan perkembangan sosial, emosi, dan moral sebelum menyusun program, maka perlu melakukan:
a. Layanan
b. Kegiatan pendukung
c. Konferensi Kasus
d. Instrumentasi data

3. Materi layanan tentang penyesuaian diri terhadap perkembangan fisik dan psikis remaja termasuk materi :
a. Bidang sosial
b. Bidang Pribadi
c. Bidang belajar
d. Bidang Karir

4. Instrumen yang dapat disusun sendiri oleh guru BK untuk mengetahui hubungan sosial peserta didik adalah:
a. Sosiometri
b. Tes kepribadian.
c. Tes minat
d. Anekdot

5. Apabila guru BK menjumpai peserta didik yang mengalami gangguan fisik parah yang menyebabkan kesulitan mengikuti pelajaran, maka kegiatan yang tepat dilakukan untuk membantu siswa mengatasi masalah kesehatannya adalah:
a. Home visit
b. Konferensi kasus
c. Alih tangan kasus
d. Tampilan Kepustakaan

6. Tahap menimbang – nimbang baik dan tidaknya stimulus bagi
diri sendiri pada proses pembentukan perilaku disebut tahap:
a. Evaluasi
b. Trial
c. Awareness
d. Adopsi

7. Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar) merupakan definisi perilaku yang dikemukakan oleh:
a. Torndike
b. Skiner
c. Gerald Corey
d. Freud

8. Lingkungan fisik, fisik, ekonomi, dan politik merupakan faktor yang dominanyang mewarnai perilaku seseorang dari kategori:
a. Internal
b. Sosial
c. Eksternal
d. Pendidikan

9. Proses penguasaan perilaku pada tahap orang telah mulai mencoba perilaku baru disebut:
a. Trial
b. Awareness
c. Adopsi
d. Interes.

10. Cara mempelajari perilaku dengan riwayat kehidupan yang ditulis sendiri oleh orang yang mempunyai riwayat adalah :
a. Eksperimen
b. Catatan Harian
c. Boigrafi
d. Otobiografi

Yang dimaksud perilaku (manusia) adalah semua kegiatan atau aktifitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati pihak luar. Perilaku individu terbentuk melalui proses awareness (kesadaran), interest, evaluasi, trial, dan adopsi. Perilaku individu dapat dipelajari melalui observasi, eksperimen, tes, angket, biografi, dan buku harian.
Selengkapnya