Kisi-Kisi USBN Tahun 2018 atau Tahun Pelajaran 2017/2018

Kisi-Kisi USBN Tahun 2018 atau Tahun Pelajaran 2017/2018

Berkas Sekolah - Tanggal 25 Januari 2018 BSNP kembali mengeluarkan Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Tahun 2018 atau Tahun Pelajaran 2017/2018 untuk jenjang  SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, SMA/MA sederajat,SMK/MAK, SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, SMALB/MALB, Pendidikan Kesetaraan dihalaman resminya http://bsnp-indonesia.org.

Dimana sebelumnya BSNP pada tanggal 22 Januari 2018 telah merevisi POS UN Tahun 2018 beserta Surat Edaran langsung masih di Laman resminya. Ini mungkin satu-satunya panduan atau acuan dalam rangka mengembangkan pembelajaran Guru Mata Pelajaran terutama sesuai dengan kisi-kisi USBN 2018.

Lihat juga : Kisi-Kisi UASBN Tahun 2018

Kisi-Kisi USBN Tahun 2018 atau Tahun Pelajaran 2017/2018 REVISI

Lihat dulu :
Disini kami hanya meneruskan saja informasi dari BSNP karena memang ini hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta kelulusan yang 100% disemua jenjang di seluruh indonesia.

Bapak dan Ibu Guru hanya tinggal mencetaknya saja serta membagikan kepada siswa dalam bentuk hasil cetakan atau soal latihan USBN yang sesuai dengan Kisi-Kisi USBN tahun 2018 atau tahun pelajaran 2017-2018 ini.

Download Kisi-Kisi USBN Tahun 2018 atau Tahun Pelajaran 2017/2018

Semoga bisa membantu dalam mempermudah pencarian selama ini di Google dan mendapatkan banyak mafaat dari Artikel ini. Selengkapnya silahkan saja dipilih sesuai kebutuhan dan jenjang masing-masing dibawah ini :
  1. Kisi-kisi USBN SD/MI sederajat (unduh disini
  2. Kisi-kisi USBN SMP/MTs sederajat (unduh disini
  3. Kisi-kisi USBN SMA/MA sederajat (unduh disini
  4. Kisi-kisi USBN SMK/MAK (unduh disini
  5. Kisi-kisi USBN SDLB/MILB (unduh disini
  6. Kisi-kisi USBN SMPLB/MTsLB (unduh disini
  7. Kisi-kisi USBN dan SMALB/MALB (unduh disini
  8. Kisi-kisi USBN Pendidikan Kesetaraan (unduh disini)
Sumber Resmi : BSNP
Selengkapnya
POS UN Tahun 2018 Revisi atau Tahun Pelajaran 2017/2018

POS UN Tahun 2018 Revisi atau Tahun Pelajaran 2017/2018

Berkas Sekolah - Berikut ini kami sampaikan POS UN Tahun 2018 Revisi yang langsung di release dalam webiste resmi BSNP (http://bsnp-indonesia.org/2018/01/25/pos-un-tahun-pelajaran-20172018-dan-surat-edaran-tentang-revisi-pos-un-tp-20172018/) Tanggal 22 Januari 2018 tentu mendapatkan perhatian khusus dimana sebelumnya BSNP sudah pernah mengeluarkan POS UN sebelumnya.

Namun apa yang menjadi Revisi sehingga di bagikannya POS UN Revisi ke 1 2018 ini untuk semua jenjang baik SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, SMPLB/MILB, SMALB/MALB, Paket A dan Paket B. Silahkan disimak apa yang menjadi point penting dalam Revisi ini.

POS UN Tahun 2018 Revisi atau Tahun Pelajaran 2017/2018

Revisi POS UN Tahun 2018 atau Tahun Pelajaran 2017/2018

  1. Pasal 1 ayat 1 Peraturan BSNP Sekolah Menengah tertulis Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) di revisi menjadi Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) - (ditambahkan Sekolah Menengah Agama Kristen berdasarkan surat dari Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Kemenag Nomor B448/DJ.IV/PP.01.1/12/ 2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal: SMAK dalam POS UN 2018/BSNP)
  2. Tugas Panitia UN Tingkat Provinsi dalam pelaksanaan ujian, huruf a (halaman 21) tertulis Memantau pelaksanaan UN bersama LPMP dan Dewan Pendidikan dan versi revisi Memantau pelaksanaan UN dengan arti Pernyataan “bersama LPMP dan Dewan Pendidikan” dihapus karena LPMP dan Dewan Pendidikan adalah Panitia UN Tingkat Provinsi.
  3. Tugas Satuan Pendidikan, huruf i (halaman 25) tertulis mencetak, menerbitkan, menandatangani, dan membagikan SHUN kepada peserta UN; dan diganti menjadi mencetak, menerbitkan, dan membagikan SHUN kepada peserta UN; dan Keterangan Kata “menandatangani” dihapus. Tanda tangan untuk validasi keabsahan SHUN diganti dengan kode digital atau barcode.
  4. Tugas Panitia Tingkat Provinsi, Pelaksanaan Ujian, huruf e (halaman 21) Melaksanakan penggandaan dan distribusi blangko SHUN dan blangko ijazah, mengisi SHUN dihapus.
  5. Biaya penggandaan dan pendistribusian ijazah SMA/SMK/SMP dibebankan pada Direktorat Jenderal Dikdasmen direvisi menjadi Biaya penggandaan dan pendistribusian ijazah SMA/SMALB/SMK/SMP/S MPLB dibebankan pada Direktorat Jenderal Dikdasmen
  6. Daftar Sekolah Indonesia Luar Negeri (halaman 61) (tercantum pada Lampiran Surat Edaran BSNP Nomor: 0088/SDAR/BSNP/I/2018
  7. Jadwal UNKP SMA/MA sederajat dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan jadwal UNBK SMA/MA sederajat.
Ada 7 Point yang menjadi Revisi untuk Panduan Operasional Prosedur UN Tahun 2018 kali ini dari BSNP langsung. Barangkali Bapak/Ibu Panitia Ujian Nasional di sekolah sudah membuat program kerja, maka segera dirubah dan disesuaikan dengan yang baru.

Lebih jelas dan lengkap, silahkan dapatkan filenya secara keseluruhan melalui file yang sudah kami sematkan dibawah ini :
  • Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 (unduh disini)
  • Surat Edaran BSNP Nomor; 0088/SDAR/BSNP/I/2018 tentang Revisi POS UN Tahun Pelajaran 2017/2018 (unduh disini);
Selengkapnya
Juknis OSN SD Tahun 2018 dengan Contoh Soalnya

Juknis OSN SD Tahun 2018 dengan Contoh Soalnya

Berkas Sekolah - Berikut ini kami bagikan Juknis OSN SD Tahun 2018 Format PDF Lengkap dengan Contoh Soalnya berikut dengan kunci jawaban sebagai salah satu referensi bagi Guru Kelas yang kebetulan mengirimkan salah satu siswanya sebagai wakil dari sekolah mengikuti ajang bergengsi ini.

Juknis OSN SD Tahun 2018 dengan Contoh Soalnya

Juknis OSN SD Tahun 2018

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayan telah menyusun berbagai kebijakan dan strategi, salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) bagi siswa SD/MI dan atau yang sederajat tahun 2018.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan tertera bahwa pemerintah melakukan penjaminan mutu pendidikan serta pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.

Berdasar pada hal di atas, pemerintah melakukan usaha peningkatan mutu pendidikan dengan mengembangkan Olimpiade Sains Nasional tingkat sekolah dasar (OSN-SD) untuk memotivasi seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk melakukan konsolidasi, koordinasi, dan pembinaan yang lebih baik, sehingga prestasi siswa tingkat sekolah dasar di Indonesia dapat ditingkatkan.

Olimpiade Sains Nasional Tahun 2018 diharapkan menjadi salah satu wahana strategis untuk membentuk generasi yang selalu berusaha mengembangkan daya nalar, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis, sehingga pada saatnya nanti mereka akan tumbuh menjadi generasi yang berkepribadian kokoh, kompetitif, dan mandiri.

Petunjuk teknis olimpiade ini disusun sebagai acuan bagi panitia penyelenggara baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional serta pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaanolimpiade dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Latar Belakang OSN (Olimpiade Sains Nasional)

Olimpiade Sains Nasional tingkat SD/MI (OSN-SD) dan atau yang sederajat telah dirintis sejak tahun 2003 merupakan salah satu wadah strategis untuk mengembangkan daya nalar, kemampuan memecahkan masalah, kreativitas, dan sportivitas siswa. Pelaksanaan OSN-SD secara berkelanjutan akan berdampak positif pada peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran sehingga siswa memiliki daya juang yang tinggi, kompetitif dan inovatif.

Olimpiade Sains Nasional untuk peserta didik SD/MI (OSN-SD) dan atau yang sederajat Tahun 2018 ini diselenggarakan secara berjenjang untuk memotivasi para peserta didik, guru, pengelola, dan pembina pendidikan untuk berkompetisi secara sehat dengan mengedepankan sportivitas guna mencapai prestasi terbaik, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah masing-masing yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Tujuan Umum OSN SD Tahun 2018

Tujuan Umum Olimpiade Sains Nasional Sekolah Dasar (OSN-SD) tahun 2018 diselenggarakan sebagai wahana kompetisi dalam bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) bagi peserta didik SD/MI dan atau yang sederajat, sebagai bagian dari upaya komprehensif dalam penumbuhkembangan budaya belajar, kreativitas, dan motivasi berprestasi. Kompetisi ini dirancang sebagai kompetisi yang sehat serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

Tujuan Khusus OSN SD Tahun 2018

  1. Menyediakan wahana bagi peserta didik SD/MI dan atau yang sederajat untuk mengembangkan bakat dan minat di bidang Matematika dan IPA sehingga peserta didik dapat berkreasi, terampil, memecahkan masalah, dan mampu mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya; 
  2. Memotivasi peserta didik SD/MI dan atau yang sederajat untuk selalu meningkatkan kemampuan spiritual, emosional, dan intelektual berdasarkan norma dan tata nilai yang baik;
  3. Memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pembelajaran Matematika dan IPA di SD/ MI dan atau yang sederajat;
  4. Memotivasi institusi/lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
  5. Memotivasi para pemangku kepentingan untuk menyosialisasikan dan menanamkan nilai-nilai spiritual, emosional, dan intelektual pada lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya.

Bidang yang dilombakan dalam Olimpiade Sains Nasional Sekolah Dasar (OSN-SD) Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
  1. Matematika
  2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Tema Olimpiade Sains Nasional Sekolah Dasar (OSN-SD) Tahun 2018 adalah:

“Membangun generasi berkarakter, berkualitas, dan kompetitif”

Rambu-rambu Soal Seleksi OSN SD 2018 Tingkat Kabupaten

Soal Matematika
  1. Waktu : 90 Menit
  2. Set soal Matematika ; Sesuai dengan materi Matematika kelas IV, V dan VI dan soal-soal pengembangan lainnya; Memuat soal Matematika berbahasa Inggris (maksimal 2 soal
  3. Soal ; Set 1 - Matematika: 20 soal isian singkat (IS) dan Set 2 - Matematika: 5 soal uraian (UR)
  4. Penilaian ; Nilai total 100, yaitu ; a. Jumlah 20 IS x 3 poin = 60 dan b. Jumlah 5 UR x 8 poin = 40
Soal IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
  1. Alokasi Waktu ; 90 Menit
  2.  Set soal Ilmu Pengetahuan Alam : Sesuai dengan materi IPA kelas IV, V, dan VI Memuat soal IPA berbahasa Inggris (maksimal 20% dari banyaknya soal)
  3. Soal ; Set IPA-1 : 40 soal pilihan ganda (PG)
  4. Penilaian ; Nilai total 100, yaitu ; a. Jumlah 40 PG x 2,5 poin = 100

Rambu-rambu Soal Seleksi OSN SD 2018 Tingkat Provinsi

Soal Matematika
  1. Alokasi Waktu ; 90 Menit
  2. Set soal Matematika ; Sesuai dengan materi Matematika kelas IV, V dan VI dan soal-soal pengembangan lainnya;
  3. Soal ; a. Set Matematika 1: 28 soal isian singkat (IS) dengan 5 soal diantaranya berbahasa Inggris dan b. Set Matematika 2: 2 soal uraian (UR) dengan 1 soal diantaranya berbahasa Inggris
  4. Penilaian ; Nilai total 100, yaitu; a. Jumlah 28 IS x 3 poin = 84 dan b. Jumlah 2 UR x 8 poin = 16
Soal Ilmu Pengetahuan Alam
  1. Alokasi Waktu ; 90 Menit
  2. Set soal Ilmu Pengetahuan Alam :Sesuai dengan materi IPA kelas IV, V, dan VI Memuat soal IPA berbahasa Inggris (maksimal 20% dari banyaknya soal)
  3. Soal : a. Set IPA-1 : 40 soal pilihan ganda (PG) dan b. Set IPA-2 : 10 soal isian singkat (IS)
  4. Penilaian : Nilai total 100, yaitu; a. Jumlah 40 PG x 1,5 poin = 60 dan b. Jumlah 2 UR x 8 poin = 16

SKEMA SELEKSI OSN TK. NASIONAL

SKEMA SELEKSI OSN TK. NASIONAL

Keberhasilan penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional SD (OSN-SD) tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional tahun 2018 ditentukan oleh para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan OSN-SD secara tertib, teratur, disiplin, transparan dan penuh tanggungjawab. Oleh sebab itu, semua pihak dapat menjunjung tinggi nilai-nilai di atas dan terlibat aktif mendukung keberhasilan kegiatan OSN mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dari tingkat sekolah hingga tingkat nasional.

Preview dan Download Juknis OSN SD Tahun 2018 dengan Contoh Soalnya



Download File :
Selengkapnya
Pernyataan Kepala Sekolah untuk Akreditasi Format Word

Pernyataan Kepala Sekolah untuk Akreditasi Format Word

Berkas Sekolah - Berikut ini kami bagikan Contoh Format Pernyataan Kepala Sekolah untuk Akreditasi Microsoft Office Word (docx atau docs) yang merupakan bagian terpenting dalam mengajukan proposal akreditasi sekolah. Format Pernyataan Kepala Sekolah ini baik jenjang PAUD, TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan MAN sama isinya dan kegunaanya.

Seperti Surat Pernyataan yang lain, inipun harus dibubuhi dengan materai Rp. 6.000 (enam ribu) supaya adanya ketegasan dan sah dimata hukum akan berkas dan dokumen yang diberikan.


Pernyataan Kepala Sekolah untuk Akreditasi Format Word

Pernyataan Kesanggupan Akreditasi dari Kepala Sekolah

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama                              : ________________________________________
Nama TK/RA                 : ________________________________________
Alamat TK/RA               : ________________________________________
                                         ________________________________________
                                         ________________________________________.

Dengan ini menyatakan bahwa:

  1. data yang diberikan dalam dokumen ini adalah benar dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya; dan
  2. saya bertanggung jawab atas jawaban dan pernyataan yang diberikan dalam dokumen ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

                                                  Pernyataan ini dibuat pada tanggal _________, 20_____
                                                  Di _________________________
                                                  Kepala TK/RA,


                                                   ( ___________________________ )

Catatan:
1. Tanda tangan harus mengenai materai.
2. Bubuhkan stempel TK/RA Saudara.

Itulah kiranya bentuk dari Surat Penyataan kepala Sekolah akan kesanggupan dalam pembenaran dokumen pendukung atau bukti fisik akreditasi di sekolah. Kami juga sediakan dalam bentuk softcopynya yang bisa didapatkan melalui link dibawah ini :

Selengkapnya
Standar Nasional PAUD sesuai PP Nomor 37 Tahun 2014

Standar Nasional PAUD sesuai PP Nomor 37 Tahun 2014

Berkas Sekolah - Untuk saat ini yang masih dijadikan pegangan dalam rangka kegiatan akreditasi PAUD/TK/RA masih menggunakan PP Nomor 37 tahun 2014, karena pemerintah belum mengeluarkan peraturan yang terbaru lagi.

Standar Nasional PAUD sesuai PP Nomor 37 Tahun 2014



Kami akan coba perjelas yang dimaksud dengan Standar Nasional PAUD sesuai PP Nomor 37 Tahun 2014 silahkan disimak dengan seksama dibawah ini.

Standar Nasional PAUD sesuai PP Nomor 37 Tahun 2014


  1. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.
  3. Standar Isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.
  4. Standar Proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.
  5. Standar Penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak.
  6. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
  7. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal.
  8. Standar Pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD.
  9. Standar Pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD.
  10. Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
  11. Satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
  12. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
  13. Pembelajaran adalah proses interaksi antar anak didik, antara anak didik dan pendidik dengan melibatkan orangtua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan atau program PAUD.
  14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Fungsi Standar Nasional PAUD

Standar PAUD berfungsi sebagai:

  1. Dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu;
  2. Acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
  3. Dasar penjaminan mutu PAUD.


  • Standar PAUD bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk : a. melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak; b. mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif; dan c. mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak.
  • Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak


  1. STPPA merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
  2. STPPA merupakan acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum PAUD.
  3. Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak pada akhir layanan PAUD disebut sebagai Kompetensi Inti.
  4. Kompetensi Dasar merupakan pencapaian perkembangan anak yang mengacu kepada Kompetensi Inti.
  5. Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak merupakan pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat dicapai pada rentang usia tertentu.
  6. Pertumbuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertambahan berat dan tinggi badan yang mencerminkan kondisi kesehatan dan gizi yang mengacu pada panduan pertumbuhan anak dan dipantau menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan yang meliputi Kartu Menuju Sehat (KMS), Tabel BB/TB, dan alat ukur lingkar kepala.
  7. Perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan integrasi dari perkembangan aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional, serta seni.
  8. Perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perubahan perilaku yang berkesinambungan dan terintegrasi dari faktor genetik dan lingkungan serta meningkat secara individual baik kuantitatif maupun kualitatif.
  9. Pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu.
  10. Pentahapan usia dalam STPPA terdiri dari:


  • Tahap usia lahir - 2 tahun, terdiri atas kelompok usia: Lahir - 3 bulan, 3- 6 bulan, 6 - 9 bulan, 9 -12 bulan, 12 - 18 bulan, 18 - 24 bulan;
  • Tahap usia 2 - 4 tahun, terdiri atas kelompok usia: 2 - 3 tahun dan 3 - 4 tahun; dan
  • Tahap usia 4 - 6 tahun, terdiri atas kelompok usia: 4 - 5 tahun dan 5 - 6 tahun.

Standar Isi Akreditasi PAUD/TK/RA/TPA

  1. Lingkup materi Standar Isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema.
  2. Tema dan sub tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak, dan budaya lokal.
  3. Pelaksanaan tema dan sub tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan pengembangan melalui bermain dan pembiasaan.
  4. Tema dan sub tema sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dengan memuat unsur-unsur nilai agama dan moral, kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, kemampuan sosial-emosional, kemampuan fisik-motorik, serta apresiasi terhadap seni.

  • Lingkup perkembangan sesuai tingkat usia anak meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan  seni sebagaimana terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  • Nilai agama dan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan mengenal nilai agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, menghormati, dan toleran terhadap agama orang lain.
  • Fisik-motorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:


  1. motorik kasar, mencakup kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non-lokomotor, dan mengikuti aturan;
  2. motorik halus, mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk; dan
  3. kesehatan dan perilaku keselamatan, mencakup berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia serta kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya.

  • Kognitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:


  1. belajar dan pemecahan masalah, mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru;
  2. berfikir logis, mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab-akibat; dan
  3. berfikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar.


  • Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:


  1. memahami bahasa reseptif, mencakup kemampuan memahami cerita, perintah, aturan, menyenangi dan menghargai bacaan;
  2. mengekspresikan bahasa, mencakup kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali yang diketahui, belajar bahasa pragmatik, mengekspresikan perasaan, ide, dan keinginan dalam bentuk coretan; dan
  3. keaksaraan, mencakup pemahaman terhadap hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf, serta memahami kata dalam cerita.


  • Sosial-emosional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:


  1. Kesadaran diri, terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri,  mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan diri, serta mampu  menyesuaian diri dengan orang lain;
  2. Rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, mencakup kemampuan mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama; dan
  3. Perilaku prososial, mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain; bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan.


  • Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya (seni lukis, seni rupa, kerajinan), serta mampu mengapresiasi karya seni, gerak dan tari, serta drama.

Standar Proses Akreditasi PAUD/TK/RA/TPA

Standar Proses mencakup :

  • perencanaan pembelajaran;
  • pelaksanaan pembelajaran;
  • evaluasi pembelajaran; dan
  • pengawasan pembelajaran.


  1. Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik anak, dan budaya lokal.
  2. Perencanaan pembelajaran meliputi: program semester (Prosem); rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan (RPPM); dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH).
  3. Perencanaan pembelajaran disusun oleh pendidik pada satuan atau program PAUD.
  4. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b  dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,  kontekstual dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta  memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian  sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis  anak.
  5. Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang mengutamakan interaksi antara anak dan anak, anak dan pendidik, serta anak dan lingkungannya.
  6. Inspiratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang mendorong perkembangan daya imajinasi anak.
  7. Menyenangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilakukan dalam suasana bebas dan nyaman untuk mencapai tujuan pembelajaran.
  8. Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terkait dengan tuntutan lingkungan alam dan sosial budaya.
  9. Berpusat pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan anak.
  10. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus menerapkan prinsip : kecukupan jumlah dan keragaman jenis bahan ajar serta alat permainan edukatif dengan peserta didik; dan kecukupan waktu pelaksanaan pembelajaran.
  11. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran harian.
  12. Pelaksanaan pembelajaran mencakup: a. kegiatan pembukaan; b. kegiatan inti; dan c. kegiatan penutup.
  13. Kegiatan pembukaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya mempersiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk melakukan berbagai aktivitas belajar.
  14. Kegiatan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan bermain yang memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada anak sebagai dasar pembentukan sikap, perolehan pengetahuan dan keterampilan.
  15. Kegiatan penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya menggali kembali pengalaman bermain anak yang telah dilakukan dalam satu hari, serta mendorong anak mengikuti kegiatan  pembelajaran berikutnya.
  16. Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mencakup evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk menilai keterlaksanaan rencana pembelajaran.
  17. Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik dengan membandingkan antara rencana dan hasil pembelajaran.
  18. Hasil evaluasi sebagai dasar pertimbangan tindak lanjut pelaksanaan pengembangan selanjutnya.
  19. Pengawasan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan proses penilaian dan/atau pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
  20. Pengawasan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan teknik supervisi pendidikan.
  21. Pengawasan pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan atau program PAUD terhadap Guru PAUD/Guru Pendamping/Guru Pendamping Muda secara berkala minimum satu kali dalam satu bulan.

Standar Penilaian Akreditasi PAUD/TK/RA/TPA


  1. Standar Penilaian merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai tingkat usianya
  2. Penilaian proses dan hasil pembelajaran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme penilaian; pelaksanaan penilaian; dan pelaporan hasil penilaian; 
  3. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan memiliki kebermaknaan.
  4. Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang mendorong anak meraih capaian perkembangan yang optimal.
  5. Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada kegiatan belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan anak saat melaksanakan kegiatan belajar.
  6. Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada indikator capaian perkembangan serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
  7. Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelaksanaan penilaian sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, serta ditetapkan pada awal pembelajaran.
  8. Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
  9. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak.
  10. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri atas instrumen penilaian proses dalam bentuk catatan menyeluruh, catatan anekdot, rubrik dan/atau instrumen penilaian hasil kemampuan anak.
  11. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

  • menyusun dan menyepakati tahap, teknik, dan instrumen penilaian serta menetapkan indikator capaian perkembangan anak;
  • melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, dan instrumen penilaian;
  • mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar anak secara akuntabel dan transparan; dan
  • melaporkan capaian perkembangan anak pada orang tua.


  1. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan rencana penilaian.
  2. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik PAUD/Guru.

Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan  Akreditasi PAUD/TK/RA/TPA


  1. Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
  2. Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda.
  3. Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD.
  4. Tenaga Kependidikan terdiri atas Pengawas TK/RA/BA, Penilik KB/ TPA/SPS, Kepala PAUD (TK/RA//BA/KB/TPA/SPS), Tenaga Administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
  5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.

Kualifikasi Akademik Guru PAUD :

  1. Memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau
  2. Memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

Kompetensi Guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sebagaimana terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kualifikasi Akademik Guru Pendamping:

  1. Memiliki ijazah D-II PGTK dari Program Studi terakreditasi, atau
  2. Memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

Kompetensi Guru Pendamping mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sebagaimana terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kualifikasi akademik Guru Pendamping Muda

  1. Memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

Kompetensi Guru Pendamping Muda mencakup pemahaman dasar-dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak sebagaimana terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kualifikasi Akademik Pengawas atau Penilik PAUD :

  1. memiliki ijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) Kependidikan yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini dari Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  2. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD dan minimum 2 (dua) tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawas PAUD;
  3. memiliki pengalaman minimum 5 (lima) tahun sebagai pamong belajar atau guru PAUD dan kepala satuan PAUD bagi penilik PAUD;
  4. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
  5. memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi pengawas atau penilik PAUD;
  6. memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau penilik PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah; dan
  7. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas atau penilik dari lembaga pemerintah yang kompeten dan diakui.

Kompetensi pengawas atau penilik PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi supervisi akademik, dan kompetensi evaluasi pendidikan sebagaimana terdapat dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kualifikasi Akademik Kepala TK/RA/BA dan sejenis lainnya :

  1. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi guru;
  2. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD;
  3. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD;
  4. memiliki pangkat/golongan minimum Penata Muda Tingkat I, (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
  5. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

Kualifikasi Akademik Kepala KB/TPA/SPS :

  1. a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi guru pendamping;
  2. b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai kepala PAUD;
  3. c. memiliki pengalaman mengajar minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru pendamping;
  4. d. memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan
  5. e. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Kepala Satuan PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

Kompetensi Kepala lembaga PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi sebagaimana terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  1. Kualifikasi akademik tenaga administrasi PAUD memiliki ijazah minimum Sekolah Menegah Atas (SMA).
  2. Kompetensi tenaga administrasi satuan atau program PAUD memenuhi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial sebagaimana terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Persyaratan sarana prasarana terdiri atas :

TK/RA/BA dan sejenisnya dengan persyaratan, meliputi:

  • memiliki luas lahan minimal 300 m2 (untuk bangunan dan halaman);
  • memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m2 per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
  • memiliki ruang guru;
  • memiliki ruang kepala;
  • memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan);
  • f. memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru;
  • memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak;
  • memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia);
  • memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
  • memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dikelola setiap hari.

Kelompok Bermain (KB), meliputi:

  • memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m2 per-anak;
  • memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapain perkembangan anak;
  • memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak yang memenuhi persyaratan dan mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan; dan
  • memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

Taman Penitipan Anak (TPA), meliputi :

  • memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m2 per anak;
  • memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan luar;
  • memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
  • memiliki kamar mandi/jamban dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak serta mudah bagi melakukan pengawasan;
  • memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;
  • memiliki fasilitas ruang untuk tidur, makan, mandi, yang aman dan sehat;
  • memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar;
  • memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas; dan
  • PAUD kelompok usia lahir-2 tahun, memiliki ruang pemberian ASI yang nyaman dan sehat.

Satuan PAUD Sejenis (SPS), meliputi:

  • memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m2 per anak;
  • memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar;
  • memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
  • memiliki kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan;
  • memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;
  • memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

Standar Pengelolaan Akreditasi PAUD/TK/RA/TPA

Standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan.

Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia meliputi :

  1. perencanaan program; Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, tujuan lembaga
  2. pengorganisasian; Setiap satuan atau program memiliki kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi, tata tertib, dan kode etik seluruh komponen untuk mencapai tujuan.
  3. pelaksanaan rencana kerja; Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.
  4. pengawasan.

Pelaksanaan Program PAUD merupakan integrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program Taman Kanak-kanak (TK)/ Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Kegiatan layanan PAUD meliputi jenis layanan, waktu kegiatan, frekuensi pertemuan, rasio guru dan anak.

Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

  1. usia lahir - 2 tahun dapat melalui TPA dan atau SPS;
  2. usia 2 - 4 tahun dapat melalui TPA, KB dan atau SPS; dan
  3. usia 4 - 6 tahun dapat melalui KB, TK/RA/BA, TPA, dan atau SPS.

Waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

  1. Usia Lahir-2 tahun: satu kali pertemuan minimal 120 menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu
  2. Usia 2-4 tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu.
  3. Usia 4-6 Tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.

Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

  1. Usia Lahir-2 tahun: rasio guru dan anak 1: 4.
  2. Usia 2-4 tahun: rasio guru dan anak 1: 8.
  3. Usia 4-6 Tahun: rasio guru dan anak 1:15.

Standar Pembiayaan Akreditasi PAUD/TK/RA/TPA

  1. Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal.
  2. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana, serta pengembangan SDM.
  3. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran.
  4. Biaya operasional dan personal dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan atau pihak lain yang tidak mengikat.
  5. Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga PAUD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
Itulah kiranya apa yang bisa kami uraikan mengenai Standar Nasional PAUD sesuai dengan PP Nomor 37 Tahun 2014 yang berisikan 8 Standar Nasional Pendidikan didalamnya. Semoga ini membantu memudahkan untuk sekolah dalam melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan Standarisasinya. Terlebih bila akan melaksanakan Akreditasi Sekolah.

Selengkapnya bisa Bapak dan Ibu KLIK DISINI
Selengkapnya
Berkas Akreditasi PAUD Tahun 2018

Berkas Akreditasi PAUD Tahun 2018

Berkas Sekolah - Berikut ini kami bagikan Berkas Akreditasi PAUD Tahun 2018 sebagai salah satu solusi untuk bapak dan Ibu di sekolah yang akan melaksanakan proses atau penilaian akreditasi dengan tujuan mengumpulkan semua administrasi penunjang sesuai dengan 8 SNP (Standar Nasional Pendidikan) dari BAN-SM.

Ini semua kami bagikan tiada lain supaya membantu dalam menyediakan Bukti Fisik Akreditasi PAUD 2018 dimulai dari Pembuatan Proposal Akreditasi, pengisian instrumen akreditasi, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan akreditasi, dan yang paling penting ialah menyediakan berkas penunjang dalam menjawab semua point-point di Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar PTK, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian.

Berkas Akreditasi PAUD Tahun 2018

Sekilas mengulas bahwa Penilaian Akreditasi di Sekolah untuk tahun 2018 sekarang ini tiada lain yakni menggunakan sistem online, dimana sekolah harus terlebih dahulu mengisi Evaluasi Diri Sekolah atau Instrumen Akreditasi 8 Standar dengan mempertimbangkan kesanggupan nilai yang akan menjadi targetnya.

Namun sebelum itu, Sekolah juga haruslah menyediakan bukti fisik yang nantinya akan dinilai kebenaran data pada waktu visitasi dari assesor. Apakah nilai yang diiput secara online itu sesuai dengan berkas Akreditasi yang ada.

Maka dari itu pesiapkan semua kebutuhan bukti fisik sesuai dengan isian instrumen kesanggupan kaitan dengan 8 standar nasional pendidikan sebagai patokannya. Untuk itulah mungkin kami sediakan semua berkas kebutuhan untuk Akreditasi PAUD, TK, TPA, KOBER sederajat lainya.

Cek Lama Resmi BAN PAUD PNF

Download File :
  1. RKH Silabus Program Mingguan PAUD Umur 4-5 Tahun
  2. Panduan Kurikulum 2013 PAUD
  3. Format Raport PAUD format Excel
  4. Panduan Penanaman Sikap PAUD Kurikulum 2013
  5. Panduan Penyelenggaraan PAUD Tahun 2015
  6. Pedoman Pengembangan Tema Pembelajaran PAUD
  7. Pedoman Pengelolaan Kelas PAUD Kurikulum 2013
  8. Pedoman Pembelajaran PAUD Kurikulum 2013
  9. Pedoman Pengenalan Kurikulum 2013 PAUD
  10. Pedoman Penyusunan SOP PAUD
  11. Pedoman Penerimaan Bantuan Alat Permainan PAUD
  12. Petunjuk Penyaluran BOS PAUD
  13. Program Kerja PAUD Terbaru
  14. Format Raport PAUD Versi Word
  15. Format Laporan Bulanan PAUD
  16. PKG PTK PAUD Format Excel
  17. Format LPPA PAUD
  18. Format Buku PIKET PTK Jenjang PAUD
  19. Kumpulan Doa'doa Sehari-hari PAUD
  20. Kumpulan Tepuk Tangan PAUD
  21. Kumpulan Lagu PAUD Terbaru
  22. Format Daftar Hadir Guru Jenjang PAUD
  23. Kumpulan Permainan dan Games PAUD Terbaru
  24. Format Surat Keterangan Pindah PAUD
  25. Surat Permohonan Pindah Siswa PAUD
  26. Format Rekap Absensi Bulanan PAUD
  27. Format Buku Mutasi Siswa PAUD
  28. Buku Absensi Harian PAUD
  29. Format Buku Klapper PAUD Excel
  30. RKH PAUD Kurikulum 2013
  31. Laporan Perkembangan Anak PAUD
  32. 12 Berkas Administrasi PAUD dalam 1 File Rar
  33. Juknis Untuk PAUD Kurikulum 2013
  34. Format Kuitansi BOP Jenjang PAUD
  35. Format Buku Anekdot untuk Siswa PAUD
  36. Contoh Berkas Administrasi Guru PAUD Lengkap
  37. Contoh Program Kerja PAUD
  38. Contoh Buku Penghubung PAUD
  39. Contoh RKH Silabus Program Mingguan PAUD Umur 5-6 Tahun
  40. Contoh Format Rapot PAUD
  41. Contoh Sertifikat PAUD
  42. Contoh BUku Laporan Bulana PAUD
  43. Contoh BUku Konsultasi Orang Tua PAUD
  44. Contoh Buku Catatan Anekdot PAUD
  45. Contoh BUku Tabungan PAUD
  46. Contoh Biodata Guru Paud
  47. Contoh BUku Penilaian Kinerja
  48. Contoh BUku Piket Guru PAUD
  49. Buku kumpulan Doa Sehari-hari
  50. Contoh Buku Tepuk Tangan PAUD TK KOBER Terbaru
  51. Contoh Kumpulan Lagu anak PAUD TK dan KOBE Terbaru
  52. Contoh Format Daftar Hadir Guru PAUD TK KOBER Terbaru
  53. Contoh Kumpulan Permainan dan Games Paud TK Kober Terbaru
  54. Contoh Format Surat Keterangan Pindah Sekolah PAUD TK KB
  55. Contoh Format Buku Tabungan Versi MS Excel Baru
  56. Contoh Surat Permohonan Pindah Sekolah PAUD TK KOBER Terbaru
  57. Contoh Rekap absen bulanan siswa
  58. Contoh buku mutasi siwa
  59. Contoh buku absensi harian paud
  60. Contoh buku klaper paud
  61. Contoh BUku Induk
  62. Contoh surat ijin operasional PAUD
  63. Contoh buku ekspedisi
Semua itu hanya sebagain saja yang bisa kami sediakan untuk bapak dan Ibu pemegang 8 SNP untuk Berkas Akreditasi PAUD Tahun 2018. Kurang dan lebih mohon dimaafkan.

*) Jika ada file yang baru penunjang kebutuhan akreditasi, akan kami update secepatnya.
Selengkapnya
Pengawasan dan Sangsi BOS Tahun 2018

Pengawasan dan Sangsi BOS Tahun 2018

Berkas Sekolah -  Masih seputar Dana Bantuan Operasional Sekolah dimana ini menjadi sangat penting jika memang tidak dipelajari dengan seksama. Sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya Hukuman bagi penyalahgunaan dana BOS di Sekolah.

Admin sendiri sering melihat di Berita TV Nasional banyak sekali Bendahara, Kepala Sekolah atau yang mengelola Dana BOS terjerah hukuman akibat adanya penyalanggunaan wewenang dalam menggunakan Dana BOS. Hal ini dikarenakan tidak adanya transparansi dalam laporan bulanan, triwulan dan tahunan baik itu kepada Komite Sekolah, Orang Tua Siswa dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.


Pengawasan dan Sangsi BOS Tahun 2018

Pengawasan BOS Tahun 2018

Pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.
  1. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota kepada sekolah.
  2. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit, dan sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing.
  3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.
  4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.
  5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat dan unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat mengacu pada kaidah keterbukaan informasi publik, yaitu semua dokumen BOS dapat diakses oleh publik kecuali yang dirahasiakan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

Sanksi BOS Tahun 2018

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara, sekolah, dan/atau peserta didik akan diberikan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya seperti berikut:
  1. penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pemberhentian, penurunan pangkat, dan/atau mutasi kerja); 
  2. penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada sekolah;
  3. penerapan proses hukum, yaitu proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan BOS;
  4. apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit sekolah terbukti melakukan penyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS (termasuk laporan online ke laman BOS di www.bos.kemdikbud.go.id), Tim BOS Provinsi/ Kabupaten/Kota dapat meminta secara tertulis kepada bank (dengan tembusan ke sekolah) untuk menunda pengambilan BOS dari rekening sekolah;
  5. pemblokiran dana dan penghentian sementara terhadap seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota, apabila terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
  6. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
itulah kiranya yang bisa kami sampaikan mengenai Pengawasan dan Sangsi BOS Tahun 2018 yang bisa kami sampaikan sesuai dengan JUKNIS BOS 2018. Semoga bisa menjadi pengetahuan untuk bendahara di Sekolah.

Baca selengkapnya DISINI
Selengkapnya
12 Komponen Pembiayaan BOS SMK 2018 Final

12 Komponen Pembiayaan BOS SMK 2018 Final

12 Komponen Pembiayaan BOS SMK 2018 Final ini kami bagikan untuk Bendara di SMK sebagai rambu-rambu atau aturan dalam pengadaan Barang dan Jasa selama mendapatkan kucuran Dana Bantuan Operasional dari Pemerintah (Kemdikbud).

12 Komponen Pembiayaan BOS SMK 2018 Final

12 Komponen Pembiayaan BOS SMK 2018 Final

Dari Point 1 dampai 11 hampir sama dengan komponen pembiayaan BOS SMA-SMALB 2018, tetapi untuk jenjang SMK Sederajat ini ada 1 point tambahan yang menjadikan 12 Komponen untuk jenjang SMK dalam penggunaan Dana BOS dari pemerintah tersebut. Adapun point ke 12 tersebut adalah sebagai berikut :

12. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dan/atau Praktek Kerja Industri  Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Pemagangan.

  • Biaya untuk penyelenggaraan BKK SMK, antara lain penggandaan bahan, konsumsi, belanja bahan habis pakai (ATK), dan/atau perjalanan dinas pengelola BKK SMK untuk pengembangan kerjasama, verifikasi, Pengantar ke industri, dan/atau evaluasi.
  • Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja industri/ lapangan bagi peserta didik SMK, diantaranya perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktek/bimbingan/ pemantauan peserta didik praktek.
  • Biaya untuk pemantauan kebekerjaan lulusan SMK (tracer study), diantaranya perjalanan dinas. Hasil pemantauan kebekerjaan peserta didik SMK setiap tahunnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  • Biaya untuk magang guru di industri sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun, yang meliputi biaya akomodasi, transportasi dan/atau uang saku. Magang guru ini dilaksanakan dalam bentuk:
  1. mengikuti pelatihan kerja di industri;
  2. magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk/jasa dalam merealisasi kesepakatan teaching factory;
  3. magang di industri untuk menghasilkan bahan baku teaching factory;
  4. mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk kerjasama dalam rangka memperoleh lisensi;
  5. mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikasi dari industri atau lembaga sertifikasi; dan/atau
  6. mengikuti magang kerja untuk menjalin kerjasama dengan industri.
  • Biaya untuk penyelenggaraan SMK sebagai LSP Pihak Pertama (LSP-P1) diantaranya belanja bahan habis pakai (ATK), perjalanan dinas.
  • Biaya praktek bagi Guru/Siswa SMK pada industri/institusi di Luar Negeri dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. SMK yang memiliki jumlah siswa di atas 1.000 atau SMK yang memiliki program keahlian dengan jumlah siswa di atas 600;
  2. ada akta kerjasama dengan industri/institusi luar negeri; dan
  3. ada izin persetujuan dari Direktorat Pembinaan SMK,Kemdikbud.
Itulah kiranya yang menjadi pembeda setiap komponen pembiayaan untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA-SMALB dengan SMK Tahun 2018. Kiranya bisa menjadi pencerahan bagi bendahara sekolah dalam pengadaan barang dan jasa di Sekolah.

Lebih jelas dan lengkap silahkan KLIK DISINI
Selengkapnya
Komponen Pembiayaan BOS 2018 SMA-SMALB

Komponen Pembiayaan BOS 2018 SMA-SMALB

Komponen Pembiayaan BOS 2018 SMA-SMALB - Merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam menggunakan Dana Bantuan Operasional sekolah baik itu dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Kemdikbud telah menguraikan semuanya dalam Juknis BOS Tahun 2018 final terbaru ataupun dalam bentuk Draft.

Komponen Pembiayaan BOS 2018 SMA-SMALB

Komponen Pembiayaan BOS 2018 SMA-SMALB

Ada 10 Komponen Pembiaayan yang bisa diikuti atau dijadikan Panduan dalam pengadaan barang dan jasa penunjang kegiatan di sekolah baik itu untuk Siswa, Guru, Kepala Sekolah, Bendahara da semua Warga Sekolah. Hal ini bisa disimak melalui penjelasan berikut ini :

1. Pengembangan Perpustakaan

Sekolah wajib membeli/menyediakan buku teks pelajaran yang terdiri dari buku teks pelajaran untuk peserta didik dan buku panduan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Buku teks yang dibeli mencakup pembelian buku mata pelajaran baru, mengganti buku yang rusak, dan membeli kekurangan buku agar tercukupi rasio satu peserta didik satu buku untuk tiap mata pelajaran.

Penyelenggara K-13
  1. Buku yang harus dibeli sekolah merupakan buku teks pelajaran peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada kelas 11 dan kelas 12 sejumlah peserta didik dan buku panduan guru untuk setiap mata pelajaran pada kelas 11 dan kelas 12 sejumlah guru mata pelajaran tersebut. Untuk kelas 10, jumlah buku yang dibeli bertujuan untuk mencukupi kekurangan akibat adanya penambahan jumlah peserta didik dan/atau adanya buku lama yang rusak.
  2. Bagi sekolah yang baru melaksanakan pembelajaran K-13 di tahun ini, buku yang harus dibeli merupakan buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada kelas 10 sejumlah peserta didik dan buku panduan guru untuk setiap mata pelajaran pada kelas 10 sejumlah guru mata pelajaran.
  3. Buku yang dibeli sekolah merupakan buku teks pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  4. Khusus untuk buku teks pelajaran peminatan SMA, buku yang dapat dibeli sekolah terdiri dari buku peserta didik dan buku panduan guru yang telah dinilai dan/atau ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  5. Buku yang dibeli harus dijadikan pegangan oleh peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Buku ini digunakan sebagai buku teks pelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks pelajaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Penyelenggara Kurikulum 2006
  1. Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah merupakan buku untuk setiap mata pelajaran pada semua tingkat kelas. Jumlah buku yang dibeli bertujuan untuk mencukupi kekurangan akibat adanya penambahan jumlah peserta didik dan/atau adanya buku lama yang rusak.
  2. Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah adalah buku-buku yang telah dinilai dan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  3. Buku yang dibeli ini harus dijadikan pegangan oleh peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Buku ini digunakan sebagai buku teks pelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  4. Sekolah dapat membeli/menyediakan buku non teks pelajaran untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Buku non teks pelajaran yang dibeli harus mengacu kepada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Setelah kebutuhan buku teks pelajaran terpenuhi, sekolah dapat menggunakan BOS yang diterima untuk membiayai komponen kegiatan operasional non personalia lainnya.

2. Penerimaan Peserta Didik Baru

Biaya dalam rangka penerimaan peserta didik baru (termasuk pendaftaran ulang untuk peserta didik lama), antara lain:
  1. penggandaan formulir pendaftaran;
  2. administrasi pendaftaran;
  3. penentuan peminatan/psikotest;
  4. publikasi (pembuatan spanduk, brosur, dan lainnya);
  5. biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah; dan/atau
  6. konsumsi penyelenggaraan kegiatan dan transportasi.

3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

a. Pengadaan Alat Habis Pakai Praktikum Pembelajaran
  1. Pembelian alat-alat habis pakai praktikum dalam materi pembelajaran SMA/SMALB, antara lain praktikum IPA, IPS, bahasa, komputer, olahraga, kesenian, dan/atau keterampilan.
  2. Pembelian peralatan praktikum IPA, antara lain preparat, sendok, baterai, dan/atau alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum IPA.
  3. Pembelian peralatan praktikum IPS, antara lain batuan, bola dunia, peta, dan/atau alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum IPS.
  4. Pembelian peralatan praktikum Bahasa, antara lain CD, kaset, headset, dan/atau alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum bahasa.
  5. Pembelian suku cadang alat praktikum komputer, antara lain CD, mouse, keyboard, dan/atau suku cadang lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum komputer.
  6. Pembelian peralatan praktek olahraga, antara lain raket, bat, net, dan/atau alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktek olahraga.
  7. Pembelian peralatan praktek kesenian, antara lain gitar, seruling, dan/atau alat musik lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktek kesenian.
  8. Pembelian peralatan praktek keterampilan, antara lain pahat, palu, transistor, dan/atau alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktek keterampilan.
  9. Biaya konsumsi dan transportasi dalam pembelian alat habis pakai praktikum pembelajaran SMA/SMALB.
b. Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran
  1. Pembelian bahan-bahan habis pakai praktikum dalam materi pembelajaran antara lain praktikum IPA, IPS, bahasa, komputer, olahraga, kesenian, dan/atau keterampilan.
  2. Pembelian bahan praktikum IPA, antara lain HCl, formalin, aquadest, dan/atau bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum IPA.
  3. Pembelian bahan praktikum IPS, antara lain format chart, dan/atau bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum IPS.
  4. Pembelian bahan praktikum Bahasa, antara lain headcleaner, dan/atau bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum bahasa.
  5. Pembelian bahan praktikum komputer, antara lain tinta/toner, dan/atau bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum komputer.
  6. Pembelian bahan praktikum olahraga, antara lain bola, shuttlecock, dan/atau bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktek olahraga.
  7. Pembelian bahan praktikum kesenian, antara lain cat air, kuas, dan/atau bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum kesenian.
  8. Pembelian bahan praktikum keterampilan dan kewirausahaan, antara lain bahan makanan khas daerah, benih-benih pertanian, bahan tenun dan lainnya, dan/atau bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum keterampilan dan kewirausahaan.
  9. Biaya konsumsi dan transportasi dalam pembelian bahan habis pakai praktikum pembelajaran SMA/ SMALB.
c. Pembiayaan kegiatan pembelajaran/intrakurikuler antara lain :
  1. pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan;
  2. pemantapan persiapan ujian; dan/atau
  3. pelaksanaan try out dan lainnya.
d. Kegiatan ekstrakurikuler antara lain :
  1. Ekstrakurikuler kesiswaan, antara lain OSIS, Pramuka, PMR, UKS, KIR, kegiatan kepemimpinan, bela negara, dan/atau lainnya;
  2. Ekstrakurikuler olahraga dan kesenian, antara lain voli, pencak silat, karate, seni tari, marching band, dan/atau lainnya.
e. Pembiayaan kegiatan pengembangan pendidikan karakter/ penumbuhan budi pekerti.

f. Pembiayaan kegiatan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak dan menyenangkan.

g. Cakupan pembiayaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c sampai dengan huruf f meliputi pembelian alat dan/atau bahan habis pakai, sewa fasilitas bilamana sekolah tidak memiliki fasilitas yang dibutuhkan, konsumsi, transportasi, honor guru pembimbing, dan/atau jasa profesi bagi narasumber dari luar sekolah (jika diperlukan).

h. Pembiayaan kegiatan program keterlibatan keluarga di sekolah, yang meliputi alat dan/atau bahan habis pakai pendukung kegiatan, konsumsi/transportasi panitia, dan jasa profesi bagi  narasumber dari luar sekolah (jika diperlukan).

4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran

a. Kegiatan yang dapat dibiayai adalah kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian sekolah dan ujian nasional (berbasis kertas dan berbasis komputer).

b. Komponen pembiayaan dari kegiatan pada huruf a di atas meliputi :
  1. fotokopi/penggandaan naskah soal dan lembar jawaban;
  2. fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian sekolah dan ujian nasional (berbasis kertas dan berbasis komputer) untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan provinsi dan/atau ke orang tua/wali peserta didik;
  3. biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan evaluasi pembelajaran dan pemeriksaan hasil ujian di sekolah;
  4. biaya transportasi dalam rangka penyampaian hasil ujian ke dinas pendidikan provinsi;
  5. biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh Pemerintah Pusat/pemerintah daerah.

5. Pengelolaan Sekolah

  1. Pembelian alat dan/atau bahan habis pakai yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan administrasi kantor, antara lain buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, CD, flashdisk, tinta printer, buku induk peserta didik, buku inventaris, buku rapor, buku induk guru, dan/atau alat bahan sejenisnya
  2. Pembelian peralatan kebersihan sekolah.
  3. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain obat-obatan, tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan/atau alat sejenisnya. peralatan yang dibeli menimbulkan aset, maka selanjutnya harus dicatatkan sebagai inventaris sekolah.
  4. Pembiayaan pengelolaan BOS SMA/SMALB, yang terdiri dari: 1) pembiayaan rapat di sekolah dalam rangka penyusunan RKT/RKAS, evaluasi pelaksanaan BOS serta kegiatan rapat lain yang relevan dengan pelaksanaan program BOS. Pembiayaan rapat meliputi pembelian alat dan/atau bahan habis pakai, konsumsi dan/atau transportasi; 2) transportasi dalam rangka pengambilan BOS di bank/kantor pos; 3) transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan program BOS ke dinas pendidikan provinsi; 4) biaya penyusunan dan pengiriman laporan BOS kepada dinas pendidikan provinsi.
  5. Pembiayaan korespondensi untuk keperluan sekolah.
  6. Pembiayaan untuk membangun, mengembangkan, dan/atau memelihara website sekolah dengan domain “sch.id”. Pembiayaan meliputi pembelian domain, konsumsi, transportasi, dan/atau jasa profesi pengembang website.
  7. Pendataan SMA/SMALB melalui aplikasi Dapodik,
  8. Khusus untuk SMA/SMALB yang berada di daerah terpencil dan belum ada jaringan listrik dapat menyewa atau membeli genset atau panel surya termasuk peralatan pendukungnya, sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut. Jika peralatan dimaksud dibeli oleh sekolah, maka harus dicatatkan sebagai inventaris sekolah. 
  9. Khusus untuk SMA/SMALB yang berada di daerah yang  terjadi bencana alam, BOS dapat digunakan untuk membiayai penanggulangan dampak darurat bencana khususnya selama masa tanggap darurat, misalnya pembelian masker.

6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.

  1. Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan MGMP dan MKKS di sekolah. Bagi sekolah yang memperoleh hibah/ blockgrant pengembangan MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan BOS untuk biaya transportasi kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/blockgrant tersebut.
  2. Pembiayaan untuk mengadakan kegiatan di sekolah semacam in house training/workshop/lokakarya untuk peningkatan mutu, antara lain pemantapan penerapan kurikulum/silabus, pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengembangan dan/atau penerapan program penilaian kepada peserta didik.
  3. Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, meliputi fotokopi bahan/materi, pembelian alat dan/atau bahan habis pakai, konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar sekolah (jika diperlukan).

7. Langganan Daya dan Jasa

  1. Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah, antara lain listrik, telepon, air, langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait dengan pendidikan baik offline maupun online, dan/atau iuran kebersihan/sampah.
  2. Biaya pemasangan instalasi listrik baru apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah, dan/atau penambahan daya listrik.
  3. Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan baru apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket/voucher sebesar Rp. 250.000/bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah

Biaya untuk memelihara dan merawat sarana dan prasarana sekolah agar tetap berfungsi dan layak digunakan, meliputi:
  1. pengecatan, perawatan dan perbaikan atap bocor, pintu dan/atau jendela, mebeler, lantai, plafond, lampu/bohlam dan/atau lainnya;
  2. perbaikan mebeler, pembelian meja dan/atau kursi peserta didik/guru jika meja dan/atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
  3. perawatan dan/atau perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi, WC dan saluran air kotor) agar tetap dapat berfungsi dengan baik;
  4. perawatan dan/atau perbaikan instalasi listrik sekolah;
  5. perawatan dan/atau perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan;
  6. perawatan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop sekolah, LCD, dan/atau AC;
  7. perawatan dan/atau perbaikan peralatan praktikum agar tetap berfungsi dan layak digunakan untuk kegiatan pembelajaran;
  8. pemeliharaan dan perbaikan taman sekolah dan/atau fasilitas sekolah lainnya.
Untuk seluruh pembiayaan di atas dapat dikeluarkan pembayaran upah tukang dan bahan, transportasi, dan/atau konsumsi.

9. Pembayaran Honor

BOS dapat digunakan untuk pembayaran honor guru pada jenjang SMA sebagai akibat pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi, dengan ketentuan:
  1. batas maksimum penggunaan BOS untuk membayar honor pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah  sebagai akibat pengalihan kewenangan sebesar 15% (lima belas persen) dari total BOS yang diterima;
  2. guru memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV;
  3. bukan merupakan guru yang baru direkrut setelah proses pengalihan kewenangan; dan
  4. guru honor pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan menyampaikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

10 . Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran

  1. Membeli komputer desktop/work station berupa PC/All in One Computer untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan jumlah maksimal 5 unit/ tahun.
  2. Membeli printer atau printer plus scanner, dengan jumlah maksimal 1 unit/tahun.
  3. Membeli laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan jumlah maksimal 1 unit/tahun dan harga maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  4. Membeli proyektor/LCD untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan jumlah maksimal 5 unit/tahun dengan harga maksimal sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
Keterangan:
  • Komputer desktop/workstation, printer/printer scanner, laptop dan/atau proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memberikan garansi resmi.
  • Proses pengadaan barang oleh sekolah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris sekolah.

Ketentuan tambahan mengenai pembiayaan BOS SMA/SMALB:

  1. BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang sama yang telah dibiayai oleh Pemerintah Pusat/pemerintah daerah/ masyarakat;
  2. ketentuan terkait penggunaan konsumsi, transportasi, dan/atau honor mengikuti ketentuan daerah setempat yang ditetapkan;
  3. ketentuan terkait jasa profesi hanya diberikan kepada narasumber yang mewakili instansi resmi di luar sekolah, misalnya Kwarda, KONI daerah, BNN, dinas pendidikan, dinas kesehatan, unsur keagamaan, dan/atau lainnya berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi yang diwakilinya;
  4. standar biaya untuk konsumsi, transportasi, jasa profesi dan/atau upah tukang sesuai dengan standar biaya setempat yang ditetapkan;
  5. standar biaya untuk honor petugas pendataan Dapodik dan guru pembimbing sesuai dengan standar biaya, ketentuan, atau kewajaran yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja yang ditetapkan.
Itulah kiranya ada 10 Komponen Pembiayaan dari Dana BOS untuk SMA/ SMALB sesuai dengan Juknis BOS tahun 2018. Tentunya sangat berbeda dengan 11 Komponen BOS untuk SMP-SMPLB yang sudah kami bagikan sebelumnya.

Semoga ini bisa benar-benar membantu Bendahara Sekolah di SMA-SMALB dalam menerapkan penggunaan Dana BOS yang baik dan benar sesuai dengan Aturan yang telah dibuat Pemerintah.

Lebih Jelas dan Lengkap KLIK DISINI
Selengkapnya
Komponen Pembiayaan BOS 2018 SD SDLB dan SMP SMPLB

Komponen Pembiayaan BOS 2018 SD SDLB dan SMP SMPLB

Komponen Pembiayaan BOS 2018 SD SDLB dan SMP SMPLB - merupakan rambu-rambu yang harus diketahui Bendahara di Sekolah dalam menggunakan Dana BOS terutama dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Juknis BOS 2018.

Dibawah ini kami uraikan supaya makin jelas, apa saja yang menjadi Komponen Pembiayaan BOS Tahun 2018. Selamat membaca.


Komponen Pembiayaan BOS 2018 SD SDLB dan SMP SMPLB

Dari seluruh BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran bagi peserta didik dan buku pegangan bagi guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah.

Buku teks tersebut harus sudah dibeli oleh (tersedia di) sekolah sebelum Tahun Pelajaran Baru dimulai. Dengan demikian, sekolah dapat menggunakan BOS triwulan I dan triwulan II (bagi sekolah yang menerima penyaluran tiap triwulan) atau semester I (bagi sekolah yang menerima penyaluran tiap semester) untuk membiayai pembelian buku teks.

Sekolah harus mencadangkan separuh BOS yang diterima di triwulan II (untuk sekolah yang menerima penyaluran tiap triwulan) atau sepertiga dari BOS yang diterima di semester I (untuk sekolah yang menerima penyaluran tiap semester), atau 20% dari alokasi sekolah dalam satu tahun, di rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus dibeli sekolah. BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan apabila sekolah akan membayar pemesanan buku teks yang diperlukan atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan buku.

Apabila penggunaan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari 20% BOS yang telah dicadangkan, sekolah dapat menambahkan dana tersebut dari dana yang ada. Sebaliknya apabila dana yang dicadangkan tersebut masih tersisa setelah sekolah memenuhi kebutuhan buku teks yang telah ditentukan, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan kegiatan lainnya.

1. Pengembangan Perpustakaan

  1. Sekolah wajib membeli/menyediakan buku teks pelajaran untuk peserta didik dan buku panduan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Buku teks pelajaran yang dibeli mencakup pembelian buku teks pelajaran baru, mengganti buku yang rusak, dan/atau membeli kekurangan buku agar tercukupi rasio satu peserta didik satu buku untuk tiap mata pelajaran atau tema.
  2. Membeli buku bacaan, buku pengayaan, dan buku referensi untuk memenuhi SPM pendidikan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal.
  3. Langganan koran dan/atau majalah/publikasi berkala yang terkait dengan pendidikan, baik offline maupun online.
  4. Pemeliharaan atau pembelian baru buku/koleksi perpustakaan apabila buku/koleksi yang lama sudah tidak dapat digunakan dan/atau kurang jumlahnya
  5. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan.
  6. Pengembangan database perpustakaan.
  7. Pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru apabila perabot yang lama sudah tidak dapat digunakan atau jumlahnya kurang.
  8. Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan.
SD/SDLB Penyelenggara Kurikulum 2013 (K-13) : 
  1. SD yang sudah melaksanakan K-13, maka buku yang harus dibeli merupakan buku untuk setiap tema pada Kelas 1 dan Kelas 4 semester II dan Kelas 2 dan Kelas 5 semester I.
  2. SD yang baru melaksanakan K-13, maka buku yang harus dibeli merupakan buku untuk  setiap tema pada Kelas 1 dan Kelas 4 semester I.
  3. SD pelaksana K-13 sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2), maka khusus Kelas 4 harus membeli buku untuk mata pelajaran Matematika, dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  4. Buku teks yang harus dibeli sekolah merupakan buku teks pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  5. Buku yang dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan oleh peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Buku ini digunakan sebagai buku teks pelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
SD/SDLB Penyelenggara Kurikulum 2006
  1. Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah merupakan buku untuk setiap mata pelajaran pada semua tingkat kelas. Jumlah buku yang dibeli bertujuan untuk mencukupi kekurangan akibat adanya penambahan jumlah peserta didik dan/atau adanya buku lama yang rusak.
  2. Buku teks pelajaran yang dibeli sekolah merupakan buku teks pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  3. Buku yang dibeli harus dijadikan pegangan oleh peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Buku ini digunakan sebagai buku teks pelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
SMP/SMPLB Penyelenggara K-13
  1. Buku yang harus dibeli sekolah merupakan buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada kelas 8 dan kelas 9 sejumlah peserta didik, dan buku panduan guru untuk setiap mata pelajaran pada kelas 8 dan kelas 9 sejumlah guru mata pelajaran. Untuk kelas 7, jumlah buku yang dibeli bertujuan untuk mencukupi kekurangan akibat adanya penambahan jumlah peserta didik dan/atau adanya buku lama yang rusak.
  2. Bagi sekolah yang baru melaksanakan K-13 di tahun ini, buku yang harus dibeli merupakan buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada kelas 7 sejumlah peserta didik dan buku panduan guru untuk setiap mata pelajaran pada kelas 7 sejumlah guru mata pelajaran.
  3. Buku yang harus dibeli sekolah merupakan buku teks pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  4. Buku teks pelajaran yang dibeli harus dijadikan pegangan oleh peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Buku ini digunakan sebagai buku teks pelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
SMP/SMPLB Penyelenggara Kurikulum 2006
  1. Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah merupakan buku untuk setiap mata pelajaran pada semua tingkat kelas. Jumlah buku yang dibeli bertujuan untuk mencukupi kekurangan akibat adanya penambahan jumlah peserta didik dan/atau adanya buku lama yang rusak.
  2. Buku teks pelajaran yang dibeli sekolah merupakan buku teks pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  3. Buku yang dibeli harus dijadikan pegangan oleh peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Buku ini digunakan sebagai buku teks pelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Penerimaan Peserta Didik Baru

  1. Semua jenis pengeluaran dalam rangka penerimaan peserta didik baru (termasuk pendaftaran ulang peserta didik lama), antara lain: Penggandaan formulir pendaftaran; Administrasi pendaftaran; Publikasi (pembuatan spanduk, brosur, dan lainnya); Biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah; Konsumsi penyelenggaraan kegiatan dan transportasi.
  2. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.

3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

  1. Membeli/mengganti alat peraga IPA yang diperlukan sekolah untuk memenuhi SPM pada SD.
  2. Mendukung penyelenggaraan pembelajaran aktif kreatif  efektif dan menyenangkan pada SD.
  3. Mendukung penyelenggaraan pembelajaran kontekstual pada SMP.
  4. Pengembangan pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah.
  5. Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan.
  6. Pemantapan persiapan ujian.
  7. Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang  merah remaja, dan ekstrakurikuler yang sesuai dengan  kebutuhan sekolah lainnya.
  8. Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah  anak, dan menyenangkan.
  9. Pembiayaan lomba yang tidak dibiayai dari dana Pemerintah  Pusat/pemerintah daerah, termasuk untuk biaya transportasi  dan akomodasi peserta didik/guru dalam mengikuti lomba,  dan biaya pendaftaran mengikuti lomba.
Untuk pelaksanaan yang sifatnya kegiatan, maka biaya yang dapat dibayarkan dari BOS meliputi ATK atau penggandaan materi, biaya penyiapan tempat kegiatan, honor narasumber lokal sesuai standar biaya umum setempat, dan/atau transportasi/konsumsi panitia dan narasumber apabila diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran

Kegiatan evaluasi pembelajaran yang dapat dibiayai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan/atau ujian sekolah/nasional. Komponen pembiayaan dari kegiatan yang dapat dibayarkan terdiri atas:
  • Fotokopi/penggandaan soal;
  • fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik;
  • biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh Pemerintah Pusat/pemerintah daerah;
  • biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan evaluasi pembelajaran dan pemeriksaan hasil ujian di sekolah.

5. Pengelolaan Sekolah

  1. Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk peserta didik, dan/atau buku inventaris.
  2. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD, dan/atau flash disk).
  3. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), termasuk peralatan dan/atau obat-obatan.
  4. Pembelian minuman dan/atau makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah bagi guru, tenaga kependidikan, petugas administrasi, dan/atau tamu.
  5. Pengadaan suku cadang alat kantor.
  6. Pembelian alat-alat kebersihan dan/atau alat listrik.
  7. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat untuk keperluan sekolah.
  8. Insentif bagi tim penyusun laporan BOS.
  9. Biaya transportasi dalam rangka mengambil BOS di bank/ kantor pos.
  10. Transportasi dalam rangka koordinasi dan/atau pelaporan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. Khusus untuk SDLB/SMPLB/SLB dalam rangka koordinasi dan/atau pelaporan kepada dinas pendidikan provinsi.
  11. Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RKJM dan RKT, kecuali untuk pembayaran honor.
  12. Biaya untuk mengembangkan dan/atau pemeliharaan laman sekolah dengan domain “sch.id”.
  13. Pendataan melalui aplikasi Dapodik, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Kegiatan pendataan Dapodik yang dapat dibiayai meliputi: (pemasukan data; validasi; updating; dan/atau sinkronisasi data ke dalam aplikasi Dapodik, yang meliputi: (1) data profil sekolah; (2) data peserta didik; (3) data sarana dan prasarana; dan (4) data guru dan tenaga kependidikan. 2. Komponen pembiayaan kegiatan pendataan Dapodik meliputi: a) penggandaan formulir Dapodik; b) alat dan/atau bahan habis pakai pendukung kegiatan; c) konsumsi dan/atau transportasi kegiatan pemasukan data, validasi, updating, dan sinkronisasi; d) sewa internet (warnet) dan/atau biaya transportasi menuju warnet, apabila tahapan kegiatan pendataan tidak dapat dilakukan di sekolah karena permasalahan jaringan internet; e) honor petugas pendataan Dapodik. Kebijakan pembayaran honor untuk petugas pendataan di sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut: (1) kegiatan pendataan Dapodik diupayakan untuk dikerjakan oleh tenaga administrasi berkompeten yang sudah tersedia di sekolah, baik yang merupakan pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran honor bulanan; (2) apabila tidak tersedia tenaga administrasi yang berkompeten, sekolah dapat menugaskan petugas pendataan lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan atau per kegiatan (tidak dibayarkan dalam bentuk honor rutin bulanan).
  14. Pembelian peralatan/perlengkapan yang menunjang operasional rutin di sekolah, antara lain bel, sound system dan speaker untuk upacara, teralis jendela, dan/atau perlengkapan sejenis lainnya.
  15. Khusus untuk sekolah yang berada pada daerah terpencil atau belum memiliki jaringan listrik, dapat membeli/sewa genset atau jenis lainnya yang lebih cocok misalnya panel surya, termasuk perlengkapan pendukungnya.
  16. Penanggulangan dampak darurat bencana, khusus selama masa tanggap darurat, misalnya pembelian masker.
  17. Khusus SMP yang menjadi induk dari SMP Terbuka, maka BOS dapat digunakan juga untuk : 1) supervisi oleh kepala sekolah; 2) supervisi oleh wakil kepala SMP Terbuka; 3) kegiatan tatap muka di sekolah induk oleh guru pembina yang disesuaikan dengan beban engajarnya; 4) kegiatan pembimbingan di Tempat Kegiatan Belajar (TKB) oleh guru pamong; 5) kegiatan administrasi ketatausahaan oleh petugas tata usaha (1 orang);  6) pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh Pengelola TKB Mandiri.

6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah

  1. Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Bagi sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut.
  2. Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, apabila ditugaskan oleh sekolah. Biaya yang dapat dibayarkan meliputi biaya pendaftaran, transportasi, dan/atau akomodasi apabila seminar diadakan di luar sekolah.
  3. Mengadakan workshop/lokakarya untuk peningkatan mutu, seperti dalam rangka pemantapan penerapan kurikulum/ silabus, pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengembangan dan/atau penerapan program penilaian kepada peserta didik. Biaya yang dapat dibayarkan meliputi fotokopi, konsumsi guru peserta workshop/lokakarya yang diadakan di sekolah, dan/atau biaya narasumber dari luar sekolah dengan mengikuti standar biaya umum daerah.
BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang sama yang telah dibiayai oleh Pemerintah Pusat/pemerintah daerah atau sumber lainnya.

7. Langganan Daya dan Jasa

  1. Biaya langganan listrik, air, dan/atau telepon.
  2. Pemasangan instalasi baru apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah dan/atau penambahan daya listrik.
  3. Biaya langganan internet dengan cara pasca bayar atau prabayar, baik dengan fixed modem maupun mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan baru apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket/voucher sebesar Rp. 250.000/bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah

  1. Pengecatan, perbaikan atap bocor, dan/atau perbaikan pintu dan/atau jendela.
  2. Perbaikan mebeler, termasuk pembelian mebeler di kelas untuk peserta didik/guru jika mebeler yang ada di kelas sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan.
  3. Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan/atau jamban/WC) untuk menjamin kamar mandi dan/atau jamban/WC peserta didik berfungsi dengan baik.
  4. Perbaikan saluran pembuangan dan/atau saluran air hujan.
  5. Perbaikan lantai dan/atau perawatan fasilitas sekolah lainnya.
Untuk seluruh pembiayaan di atas dapat dikeluarkan pembayaran upah tukang dan bahan, transportasi, dan/atau konsumsi.

9. Pembayaran Honor

  1. Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM).
  2. Tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi sekolah termasuk melakukan tugas sebagai petugas pendataan Dapodik), termasuk tenaga administrasi BOS untuk SD.
  3. Pegawai perpustakaan.
  4. Penjaga sekolah.
  5. Petugas satpam.
  6. Petugas kebersihan.
Keterangan :
  • Batas maksimum penggunaan BOS untuk membayar honor bulanan guru/tenaga kependidikan dan non kependidikan honorer di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebesar 15% (lima belas persen) dari total BOS yang diterima, sementara di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat maksimal 50% (lima puluh persen) dari total BOS yang diterima;
  • guru memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV;
  • bukan merupakan guru yang baru direkrut setelah proses pengalihan kewenangan; dan
  • guru honor pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan menyampaikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

10. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran

  1. Membeli komputer desktop/work station berupa PC/All in One Computer untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dimana jumlah maksimal bagi SD 5 unit/tahun dan bagi SMP 5 unit/tahun. Selain untuk membeli, BOS boleh digunakan untuk perbaikan dan/atau upgrade komputer desktop/work station milik sekolah.
  2. Membeli printer atau printer plus scanner maksimal 1 unit/tahun. Selain untuk membeli, BOS boleh digunakan untuk perbaikan printer milik sekolah.
  3. Membeli laptop maksimal 1 unit/tahun dengan harga maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selain untuk membeli, BOS boleh digunakan untuk perbaikan atau upgrade laptop milik sekolah.
  4. Membeli proyektor maksimal 5 unit/tahun dengan harga tiap unit maksimal Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selain untuk membeli, BOS boleh digunakan untuk perbaikan proyektor milik sekolah.
Keterangan:
  • komputer desktop/workstation, printer/printer scanner, laptop dan/atau proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memberikan garansi resmi;
  • proses pengadaan barang oleh sekolah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris sekolah.

11. Biaya Lainnya

Apabila seluruh komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1- 10 telah terpenuhi pembiayaannya dan masih terdapat kelebihan BOS, maka BOS dapat digunakan untuk keperluan lainnya, dimana penggunaan dana ini harus diputuskan melalui rapat bersama dengan dewan guru dan Komite Sekolah. Pembiayaan yang dapat dibiayai antara lain:
  1. peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat;
  2.  membangun jamban/WC beserta sanitasinya dan/atau kantin sehat, bagi SD/SDLB yang belum memiliki prasarana tersebut;
  3. mesin ketik untuk kebutuhan kantor.
Itulah kiranya 11 Komponen Pembiayaan yang diperbolehkan dari DANA BOS 2018 SD dan SMP Sederajat lainnya sesuai dengan Draft Juknis BOS 2018 dari BOS.Kemdikbud.Go.id. Semoga bisa dipelajari dengan seksama supaya tidak adanya kesalahan dalam Pelaporan SPJ nantinya.

Lebih Jelas dan Lengkap KLIK DISINI
Selengkapnya